Opini Oleh: Teuku Saifuddin Alba
Penentuan desil sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan perlindungan negara.
Namun, ketika data dan proses verifikasinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat yang benar-benar kurang mampu berpotensi tersingkir, sementara mereka yang secara ekonomi relatif mampu justru masuk dalam kelompok penerima manfaat.
Tulisan ini bukan hoaks, bukan pula bermaksud memfitnah pihak mana pun. Ini adalah suara kritik yang lahir dari kenyataan dan keresahan masyarakat yang perlu didengar.
Di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Aceh Utara, masyarakat mempertanyakan hasil penentuan desil yang menurut mereka tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ada warga yang kehidupan ekonominya terlihat cukup, bahkan memiliki aset dan penghasilan yang relatif baik, tetapi tercatat dalam kelompok desil rendah. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang hidup serba kekurangan, rumah tidak layak, penghasilan tidak menentu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesulitan, tetapi justru tidak masuk dalam kelompok yang diprioritaskan.
Kalau kondisi seperti ini benar terjadi, maka ada persoalan serius yang harus segera dievaluasi.
JANGAN HANYA PERCAYA DATA DI ATAS KERTAS
Data memang penting. Tetapi data sosial ekonomi masyarakat tidak boleh berhenti pada angka dan administrasi.
Kondisi kehidupan seseorang bisa berubah. Ada keluarga yang kehilangan pekerjaan, mengalami musibah, memiliki tanggungan banyak, atau hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan.
Karena itu, verifikasi lapangan menjadi sangat penting.
Petugas yang turun ke masyarakat harus benar-benar melihat kondisi nyata: rumahnya bagaimana, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, tanggungannya berapa, aset yang dimiliki apa, dan bagaimana kemampuan keluarga tersebut memenuhi kebutuhan hidup.
Jangan sampai pendataan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administrasi.
Sebab, kesalahan satu data bisa berarti hilangnya kesempatan bagi sebuah keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan yang sangat mereka butuhkan.
VERIFIKASI HARUS JUJUR DAN BERHATI NURANI
Pemerintah memiliki perangkat sampai ke tingkat desa. Karena itu, proses pendataan seharusnya dapat dilakukan dengan melibatkan unsur yang mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.
Para petugas yang diberi tanggung jawab melakukan verifikasi harus bekerja profesional, objektif, independen, dan memiliki kepedulian sosial.
Jangan ada kepentingan pribadi.
Jangan ada kedekatan keluarga.
Jangan ada pertimbangan politik.
Dan jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin harus kalah hanya karena mereka tidak memiliki akses atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Bantuan sosial bukan hadiah. Bantuan sosial adalah bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
PEMERINTAH HARUS BERANI MEMBUKA DATA DAN MELAKUKAN EVALUASI
Jika masyarakat mempertanyakan penentuan desil, maka pemerintah dan dinas terkait jangan alergi terhadap kritik.
Justru kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi.
Perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap data penerima, terutama terhadap kelompok desil rendah yang menjadi sasaran utama berbagai program bantuan.
Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka perbaiki.
Jika ditemukan masyarakat miskin yang belum terdata secara tepat, maka masukkan dan verifikasi.
Dan jika ada data yang tidak lagi sesuai dengan keadaan ekonomi seseorang, maka harus dilakukan pemutakhiran.
Jangan biarkan data lama menjadi alasan untuk mempertahankan ketidakadilan.
JANGAN BIARKAN ORANG MISKIN KALAH DENGAN DATA
Persoalan desil bukan sekadar angka.
Di balik angka tersebut ada kehidupan manusia.
Ada ibu yang mungkin harus berutang untuk membeli beras. Ada orang tua yang tidak mampu membayar kebutuhan sekolah anaknya. Ada keluarga yang rumahnya tidak layak huni.
