PANDANGAN YANA SAM
Ketua Laskar Prabowo Jawa Barat
JAKARTA — jejakkini.com-Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan masuknya Suahasil Nazara bukan sekadar pergantian kursi di Kabinet Merah Putih.
Ketika kursi Menteri Keuangan berganti secara tiba-tiba, publik tentu bertanya:
ADA APA?
Apakah ini murni evaluasi Presiden?
Apakah pemerintah sedang melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi?
Atau justru sedang menyiapkan langkah yang lebih besar untuk membenahi tata kelola ekonomi Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sah diajukan publik.
Sebab Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat yang mengurusi angka APBN. Di tangan kementerian ini terdapat salah satu instrumen paling penting negara: uang rakyat.
Karena itu, setiap perubahan di Kementerian Keuangan pasti memiliki konsekuensi politik, ekonomi dan psikologis terhadap dunia usaha maupun masyarakat.
KETIKA ZONA NYAMAN MULAI TERUSIK
Menurut pandangan saya, langkah Purbaya dalam mendorong perubahan dan memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia memang kontroversial.
Ada kebijakan yang mendapatkan dukungan.
Ada pula yang mendapatkan kritik.
Namun satu hal harus kita pahami.
Setiap perubahan besar hampir selalu memiliki konsekuensi.
Ketika pemerintah berusaha membongkar pola lama, memperketat pengawasan, memperbaiki penerimaan negara, menutup kebocoran dan mendorong agar uang negara lebih produktif, maka tentu ada kepentingan-kepentingan yang berpotensi terganggu.
Saya menyebutnya sebagai “zona nyaman”.
Zona nyaman yang mungkin selama bertahun-tahun terbentuk dari lemahnya sistem, celah birokrasi, praktik rente, permainan kepentingan dan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Dan ketika zona nyaman itu mulai terusik, tentu tidak semua orang akan merasa senang.
“SIAPA SAJA YANG MENGGANGGU PESTA BANDIT, MEREKA AKAN MELEPASKAN ANJING-ANJINGNYA UNTUK MENGGIGIT.”
Kalimat ini memang keras.
Tetapi bagi saya, kalimat tersebut harus dipahami sebagai metafora.
Bukan tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu.
Pertanyaannya justru:
APAKAH ADA KELOMPOK YANG MERASA KEHILANGAN KENYAMANAN KETIKA SISTEM MULAI DIBENAHI?
Kalau ada, bagaimana mereka merespons?
Apakah dengan kritik yang konstruktif?
Dengan perdebatan kebijakan?
Atau dengan membangun opini yang justru mengaburkan persoalan?
Di sinilah publik harus cerdas.
Jangan mudah menuduh.
Tetapi jangan pula mudah dibungkam oleh narasi.
LIHAT FAKTANYA.
LIHAT DATANYA.
LIHAT KEBIJAKANNYA.
DAN LIHAT SIAPA YANG MENDAPAT MANFAAT.
PURBAYA TERLALU BERANI?
Atau justru Indonesia memang membutuhkan keberanian seperti itu?
Inilah pertanyaan yang harus dijawab.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi pertumbuhan saja tidak cukup.
Kita membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas.
Pertumbuhan yang membuka lapangan pekerjaan.
Pertumbuhan yang memperkuat UMKM.
Pertumbuhan yang meningkatkan investasi produktif.
Pertumbuhan yang meningkatkan penerimaan negara.
Dan yang paling penting:
PERTUMBUHAN YANG DIRASAKAN RAKYAT.
REFORMASI TIDAK BOLEH BERHENTI PADA PERGANTIAN ORANG
Pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden.
Tetapi bagi saya, yang jauh lebih penting bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Yang harus kita lihat adalah:
KE MANA ARAH KEBIJAKANNYA?
Apakah pergantian Purbaya akan menjadi koreksi untuk memperkuat disiplin fiskal?
Apakah akan menjadi upaya mengembalikan kepercayaan pasar?
Apakah kebijakan-kebijakan produktif yang sudah berjalan akan diteruskan?
Atau justru akan terjadi perubahan besar terhadap arah ekonomi pemerintah?
Presiden dan Menteri Keuangan yang baru mempunyai pekerjaan besar.
Mereka harus membuktikan bahwa pergantian ini bukan sekadar pergantian nama.
Bukan sekadar pergantian jabatan.
Dan bukan sekadar kompromi politik.
JANGAN HANYA GANTI PEMAIN
Kalau sistemnya tetap sama, maka pergantian pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan.
Yang dibutuhkan Indonesia adalah pembenahan sistem.
Perkuat pengawasan.
Persempit ruang korupsi.
Tutup celah kebocoran.
Perbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan.
Percepat pelayanan.
Dorong investasi yang benar-benar menciptakan lapangan kerja.
Dan pastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
SIAPA YANG SEBENARNYA DIUNTUNGKAN?
Inilah pertanyaan paling menarik.
Ketika kebijakan ekonomi berubah, selalu ada pihak yang mendapatkan manfaat.
Tetapi bisa juga ada pihak yang kehilangan keuntungan.
Maka publik perlu bertanya:
SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?
SIAPA YANG DIRUGIKAN?
SIAPA YANG MENDUKUNG?
SIAPA YANG MENOLAK?
DAN YANG PALING PENTING:
MENGAPA?
JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON
Indonesia bukan milik pemerintah.
Indonesia bukan milik partai politik.
Indonesia bukan milik pengusaha besar.
Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, kebijakan ekonomi harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan drama.
Rakyat membutuhkan pekerjaan.
Rakyat membutuhkan harga yang terjangkau.
Rakyat membutuhkan usaha yang mudah.
Rakyat membutuhkan kepastian hukum.
Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bersih.
Dan rakyat membutuhkan negara yang tidak kalah oleh kepentingan kelompok.
PENGGANTIAN PURBAYA: PESANAN ATAU TEROBOSAN?
Saya tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa pergantian Purbaya adalah sebuah pesanan.
Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan hal tersebut.
Tetapi saya juga tidak ingin publik berhenti bertanya.
Justru sebaliknya.
PERTANYAAN PUBLIK HARUS DIJAWAB DENGAN KINERJA.
Jika ini adalah langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, maka buktikan.
Jika ini untuk memperkuat APBN, tunjukkan hasilnya.
Jika ini untuk meningkatkan kepercayaan investor, buktikan.
Jika ini untuk memberantas kebocoran dan mempersempit ruang korupsi, jangan ragu untuk melanjutkannya.
Dan jika ada kepentingan yang merasa terganggu karena sistem sedang dibersihkan, maka pemerintah tidak boleh mundur.
KARENA PERSOALANNYA BUKAN PURBAYA.
Purbaya hanyalah satu nama.
Persoalan yang lebih besar adalah:
APAKAH INDONESIA AKAN BENAR-BENAR MEMPERBAIKI SISTEM EKONOMINYA?
ATAU KITA HANYA AKAN TERUS MENGGANTI ORANG, SEMENTARA PERMAINANNYA TETAP SAMA?
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Rakyat akan menilai hasilnya.
Apakah ekonomi semakin kuat?
Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah investasi tumbuh?
Apakah penerimaan negara meningkat?
Apakah kebocoran berkurang?
Apakah korupsi semakin sulit dilakukan?
Dan apakah kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat?
YANA SAM
Ketua Laskar Prabowo Jawa Barat
