BOMBANA,mediajejakkini.com – Aliansi Kebangsaan Indonesia DPP Provinsi Sulawesi Tenggara mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana, Inspektorat, dan PT. TMS untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana publik di wilayah pesisir Bombana.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPP AKI Sultra, LUKING, S.H di Sekretariat AKI Sultra, Sabtu 13 September 2026.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat, khususnya Suku Bajo dan nelayan. Ada dugaan Dana Desa, ADD, APBN, APBD, bahkan CSR PT. TMS tidak tepat sasaran,” ujar Luking.
Luking menyoroti 2 persoalan utama. Pertama, anggaran pembangunan di desa pesisir tidak transparan. Kedua, PT. TMS tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat dalam penyaluran CSR.
ada bantuan pembangunan Masjid di Desa Lengora Pantai dengan anggaran Rp900 juta yang sampai sekarang tidak ada realisasinya. Ini harus dijelaskan,” tegasnya.
TUNTUTAN AKI SULTRA
Bentuk Tim Audit Gabungan.oleh Inspektorat, BPKP, dan melibatkan masyarakat sipil
Publikasi Terbuka data penerima dan realisasi DD, ADD, APBN, APBD, dan CSR PT. TMS
AKI Sultra.sebagai mitra pengawas pembangunan dan CSR
Periksa Kepala Desayang diduga menyalahgunakan anggaran
Prioritaskan Anggaran untuk kesehatan nelayan, pendidikan anak pesisir, dan infrastruktur Suku Bajo
“Kami tidak anti investasi. Kami hanya minta keadilan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Libatkan kami biar tidak ada lagi duga-dugaan,” tutup Luking.
