CIMAHI – Jejakkini.id-Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai strategi baru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Program tersebut diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026).
FGD menjadi forum strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun arah kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Sekitar 100 peserta hadir, terdiri atas perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, hingga insan media.
Adhitia menegaskan, penanganan kemiskinan harus bergeser dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan sosial yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Ia mengatakan, Kota Cimahi yang memiliki wilayah terbatas dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi masih menghadapi berbagai tantangan sosial, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok masyarakat pada desil bawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, Program Kampung Sosial akan dikembangkan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis masyarakat.
Potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini dikembangkan melalui pendekatan Pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai referensi, Dinas Sosial mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari berbagai daerah yang berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian, kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi.
Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai identitas sekaligus daya tarik kawasan.
Totong menegaskan, keberhasilan Program Kampung Sosial tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terbentuknya lingkungan produktif, serta hadirnya kawasan edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pengembangan program juga mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, hingga dunia usaha.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir berbagai masukan strategis untuk menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diterapkan di lapangan.
Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus menghadirkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(Bidang IKPS)
