Oleh: Teuku Saifuddin Alba
Jejakkini.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tujuan tersebut tentu patut diapresiasi, karena setiap anak berhak memperoleh asupan gizi yang baik demi mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan prestasi belajar.
Namun demikian, sebagai warga negara, saya memandang bahwa setiap kebijakan publik juga perlu dikaji secara kritis. Kritik bukan berarti menolak tujuan mulia pemerintah, melainkan bagian dari upaya memberikan masukan agar anggaran negara digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurut pandangan saya, sebelum adanya Program MBG, sebagian besar anak-anak telah memperoleh makanan dari orang tua mereka di rumah. Meskipun kualitas dan variasinya berbeda-beda sesuai kemampuan ekonomi masing-masing keluarga, pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya.
Dengan anggaran negara yang sangat besar untuk menjalankan Program MBG, muncul pertanyaan yang layak didiskusikan: apakah mekanisme pemberian makanan secara langsung di sekolah merupakan pilihan yang paling efektif? Ataukah ada pendekatan lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas?
Salah satu alternatif yang menurut saya patut dipertimbangkan adalah memberikan bantuan pangan atau bantuan tunai yang terarah kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, orang tua dapat mengelola sendiri kebutuhan gizi anak-anaknya sesuai kondisi keluarga, budaya makan, dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan seperti ini juga berpotensi memperkuat peran keluarga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak.
Selain itu, penyaluran bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah dapat membuat anggaran lebih tepat sasaran. Sebab, tidak semua siswa berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Jika seluruh siswa menerima manfaat yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, dikhawatirkan sebagian anggaran tidak benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Di sisi lain, pelaksanaan program berskala nasional tentu memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, penyimpanan, tenaga kerja, hingga pengawasan. Semua komponen tersebut menggunakan dana negara yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkala menjadi sangat penting agar tujuan program benar-benar tercapai.
Saya juga berpendapat bahwa pemerintah memiliki banyak sektor lain yang memerlukan perhatian serius, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBN maupun APBD harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak jangka panjang.
Tentu saja, pendapat ini bukan dimaksudkan untuk menolak upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak Indonesia. Sebaliknya, saya berharap pemerintah terus melakukan evaluasi berdasarkan data, hasil pelaksanaan di lapangan, serta masukan dari masyarakat, akademisi, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan. Apabila ditemukan model yang lebih efisien dan lebih tepat sasaran, sudah sepatutnya kebijakan tersebut disempurnakan.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Kritik yang disampaikan secara santun dan berdasarkan argumentasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pada akhirnya, tujuan kita semua sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera, serta generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Semoga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, menggunakan anggaran negara secara bijaksana, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
