BANDA ACEH,Jejakkini.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh menyampaikan kritik keras terhadap lambatnya realisasi anggaran penanggulangan bencana di Aceh yang dinilai dapat menghambat percepatan pemulihan masyarakat pascabencana,Minggu(24/5)
Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meminta Pemerintah Aceh mempercepat penyerapan anggaran bencana agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Hingga awal Mei 2026, realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh baru mencapai 43,14 persen atau sekitar Rp11,56 triliun dari total Rp26,80 triliun.
Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh, Dicky Saputra, menegaskan bahwa dalam kondisi darurat dan masa pemulihan pascabencana, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.
“Saat rakyat sedang berjuang bangkit dari dampak bencana, pemerintah seharusnya hadir lebih cepat dengan tindakan nyata. Anggaran bukan untuk disimpan di atas meja administrasi, tetapi harus segera diwujudkan menjadi solusi bagi masyarakat,” tegas Dicky Saputra.
Menurutnya, lambatnya serapan anggaran bukan hanya berdampak pada keterlambatan pembangunan fisik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pemerintah.
DPW Partai Gelora Aceh menilai percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk mendukung pembangunan hunian tetap korban bencana, rehabilitasi infrastruktur publik, normalisasi sungai, penguatan mitigasi bencana, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Selain itu, Partai Gelora Aceh juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada formalitas administratif semata, sementara kebutuhan masyarakat mendesak untuk segera ditangani.
“Dalam situasi darurat, kecepatan adalah keberpihakan. Ketika anggaran lambat bergerak, maka rakyat yang lebih lama merasakan penderitaan,” ujarnya.
DPW Partai Gelora Aceh turut meminta Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawasan seperti LKPP dan BPKP agar proses realisasi anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap akuntabel.
Tak hanya itu, Partai Gelora Aceh juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah daerah, terutama hibah kepada instansi vertikal yang telah memiliki dukungan pembiayaan dari APBN, sehingga anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada kepentingan langsung masyarakat.
Menurut Dicky Saputra, setiap kebijakan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar laporan administrasi atau formalitas birokrasi.
“Rakyat tidak membutuhkan narasi yang panjang. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah langkah cepat, keberanian mengambil keputusan, dan kehadiran pemerintah yang benar-benar terasa,” katanya.
DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama untuk bangkit. Anggaran yang lambat dicairkan dapat berubah menjadi harapan yang tertunda,” tutup Dicky Saputra.
-Mj Eric Karno (Jejakkini.Com.News)
